Makalah Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara – Materi, Ruang Lingkup & Sumber Hukum– DosenPendidikan.Com– Sejarah dari Hukum Administrasi Negara dari Negara Belanda yang disebut Administratif recht atau Bestuursrecht yang berarti Lingkungan Kekuasaan/ Administratif diluar dari legislatif dan yudisil. Ada banyak lagi istilah-istilah lain seperti di Perancis disebut Droit Administrative, di Inggris disebut Administrative Law, di Jerman disebut Verwaltung recht.

Di Indonesia banyak istilah untuk mata kuliah ini.

E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama memakai istilah hukum tata usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua mennggunakan istilah Hukum tata usaha Negara Indonesia, dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia.
Wirjono Prajokodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah “Tata Usaha Pemerintahan”.
Djuial Haesen Koesoemaatmadja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970.
Prajudi Armosudidjo, dalam prasarannya di Musyawarah Nasional Persahi tahun 1972 di Prapat mengunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.
W.F. Prins dalam bukunya Inhiding in het Administratif recht van Indonesia, menggunakan istilah, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.
Rapat Staf Dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon, memutuskan sebaiknnya menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara dengan alasan Hukum Administrasi Negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Republik Indonesia kedepan.
Surat Keputusan Mendikbud tahun 1972, tentang Pedoman Kurikulum minimal Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, meggunakan istilah. Hukum Tata Pemerintahan ( HTP ).
Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara.
Surat Keputusan Mendikbud No. 31 tahu 1983, tentang kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Hukum menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara.

Baca Juga : Hukum Perdata

Sejarah Hukum Administrasi Negara

Sejarah Hukum Administrasi Negara ( HAN ) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan ( HTP ) di Negeri Belanda disatukan dalam Hukum Tata Negara yang disebut Staats en Administratiefrecht.

Pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah Administrasi Negara dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dan Mr. Vegting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam memisahkan Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tata Negara yang diberikan oleh Kranenburg.

Di Indonesia sebelum perang dunia kedua pada Rechtshogeschool di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staats en administratiefrecht yang diberikan oleh Mr. Logemann sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia di Jakarta Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara diberikan secara tersendiri.

Hukum Tata Negara diberikan oleh Prof. Resink, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prins. Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan Negara/masyarakat, sehingga lapangan yang kan digalinyapun sangat luas dan beranekan ragam dan campur tangfan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara. Namun sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

Baca Juga : 10 Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli

“ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

“ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”

“ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

“ Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”

“ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.”

“ Hukum Administarsi Negara adalah aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

“Hukum Administarsi Negara adalah ketentuanketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalan lingkungan swasta.”

“Hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”

“Hukum Administarsi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataqn-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut,

baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.

“Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Administarsi Negara :

Menguji hubungan hukum istimewa
Adanya para pejabat pemerintahan
Melaksanakan tugas-tuigas istimewa.

Baca Juga : Lembaga Sosial

“Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.

“Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.

Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang Hukum Administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Pemerintah adalah pengurus dari pada Negara, pengurus Negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pemerintahan.

Apa yang dijalanakan oleh pemerintah adalah tugas Negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

Ruang Lingkup Hukum Administarsi Negara

Isi dan ruang lingkup Hukum Administarsi Negara menurut Van Vallen Hoven dalam bukunya yang berjudul : Omtrek van het administratiefrecht, memberikan skema tentang hukum administrasi Negara didalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut :

Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi :

Pemerintah/Bestuur
Peradilan/Rechtopraak
Polisi/Politie
Perundang-undangan/Regeling

Hukum Perdata / Burgerlijk
Hukum Pidana/ Strafrecht
Hukum Administarsi Negara/ administratief recht yang meliputi :

Hukum Pemerintah / Bestuur recht
Huku Peradilan yang meliputi :

Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata
Hukum Peradilan Administrasi Negara

Hukum Kepolisian
Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht.

Baca Juga : Ideologi Tertutup

Pendapat Van Vallen Hoven ini dikenal dengan “ Residu Theori”.

Menurut Walther Burckharlt (Swiss), bidang-bidang pokok Hukum dministrasi negara adalah. :

Hukum Kepolisian, Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi Negara yang sifat preventif misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas, lalulintas perdagangan ( Ekspor-Impor).
Hukum Kelembagaan, yaitu administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat missal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas ( laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fakir miskin, dan sebagainya.
Hukum Keuangan, aturan-aturan tentang keuangan Negara, missal pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan Negara dan sebagainya. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum Administarsi Negara adalah :

Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara.
Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara.
Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis.
Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara.

Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah

Hukum Administrasi Kepegawaian
Hukum Administrasi Keuangan
Hukum Administrasi Materiil
Hukum Administrasi Perusahaan Negara

Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

Kusumadi Pudjosewojo, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan HukumTata Usaha Negara atau Hukum Adminsitrasi Negara, yang diambil dari Undang-undang Dasar Sementara adalah sebagai berikut :

Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Keuangan
Hukum Hubungan Luar Negeri
Hukum Pertahan Negara dan Keamanan Umum

Golongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu :

Golongan ini berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan Hukum Tata Negara fokusnya adalah hukum rangka dasar dari Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari hukum tata Negara.

Baca Juga : Ideologi Kapitalisme

Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaannya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja. Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur umum daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara. Hukum Administrasi Negara menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum lainnya

Dalam sistematika Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara termasukm dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum Tata Negara. Dilihat dari sejarahnya sebelum abad 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri.

Pada pertengahan abad 20 Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya Negara hukum modern ( welfarestate ) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat dalam teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi seluruh materi hukum itu secara terperinsi sebagai berikut :

Sumber Hukum Administrasi Negara

Hukum Tata Negara (materiil)

Pemerintahan
Peradilan
Kepolisian

Hukum Perdata ( materiil)
Hukum Pidana (materiil)

Hukum Pemerintahan
Hukum Peradilan

Peradilan Tata Negara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Ilmu Hukum Administrasi Negara Sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri maka harus ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Ilmu Pemerintahan yang akan dibahas di bawah ini :

Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara dilihat dari segi sejarah bahwa sebelum abad ke 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri. Mengenai batasan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara ini terdapat dua golongan pendapat yaitu :

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada Perbedaan Prinsip

Oppen Heim
Van Vallen Hoven
Romeign
Donner
Logemann

Pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust) , dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah Negara dalam keadaan bergerak (Staats ini beveging) dimana Hukum Administrasi Negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah.

Hukum Administrasi Negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata. Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari Hukum Tata Negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu badan-badan kenegaraan hasurlah berdasarkan pada Hukum Administrasi Negara.

Hukum Tata Negara mengatur mengenai dasar-dasar dapipad Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan teknisnya.

Hukum Tata Negara menetapkan tugas, sedangkan Hukum Administrasi Negara melaksanakan tugas itu yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negara tentang perhubungan hukum istimewa.

Hukum Tata Negara mempelajari :

Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
Cara bagaimana ditempati oleh pejabat
Fungsi jabatan-jabatan itu
Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
Hubungan antara jabatan-jabatan
Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Golongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu :

Golongan ini berpemdapat bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan Hukum Tata Negara fokusnya adalah hukum rangka dasar dari Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari Hukum Tata Negara.

Tidak ada perbedaan yang prinsipilantara Hukum Tat Negara dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaanya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja.

Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur hukum daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan peraturanperaturan yang bersifat khusus.

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara. Hukum Administrasi Negara menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis, yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

Teori ini muncul di Eropa Barat pada abad ke 14 dan 15 yaitu dalam system pemerintahan monarki absolute, dimana kekuasaan Negara berada didalam satu tangan yaitu seorang raja.

Sistem pemerintahnnya adalah sentralisasi, yaitu semua kekuasaan ada di pusat atau terpusat dalam satu tangan yaitu seorang raja. Semua aparat Negara adalah pembantu raja, mereka hanya melaksanakan tugas pembantu dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri dalam melaksanakan fungsinya. Jadi bersifat dekonsentrasi. Raja menentukan segala-galanya, raja yang membuat peraturan, menjalankan peraturan, mempertahankan, dan sekaligus menjadi hakim dan lain sebagainya.

Dia mengemukakan “ Die Reine Rechts Theori” yaitu suatu mahab dalam ilmu hukum yang disebut “ Aliran Wina” dan membagi kekuasaan Negara dalam dua bidang yaitu :

Kekuasaan Legislatif yang meliputi Law creating function
Kekuasaan Eksekutif yang meliputi : a. Legislatif Powe b. Judicial Power

Dalam tugas Eksekutif sangat luas yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar dan seluruh undang-undang yang ditetapkan oleh legislative serta mencakup kekuasaan administrative dan judicial power. Kemudian Hans Kelsen membagi kekuasaan administrasi menjadi dua bidang yaitu :

Political function yang disebut Government
Administratif function

Membagi seluruh kekuasaan Negara dalam dua bagian yaitu :

Normgebung, yaitu pembentuk norma-norma hukum
Normvolischung atau fungsi eksekutif yaitu yang melaksanakan undang-undang, yang dibagi lagi menjadi : a. Verwaltung atau pemerintahan b. Rechtsplege atau peradilan.

Membagi kekuasaan pemerintah dalam dua golongan:

Kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan atau yang menentukan politik daripada Negara.
Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukanatau merealisasikan politik Negara dalam mengejar tujuan dan tugas Negara.

Frank J. Goodnow ( Amerika)

Membagi seluruh kekuasaan pemerintah dalm sua bagian yaitu :

Policy making yaitu yang menentukan tugas dan kekuasaan Negara.
Task Executing yaitu pelaksana tugas dan haluan Negara

Dalam teori ini ada dua tokoh yaitu :

John Locke, abad ke 17 membagi kekuasaan Negara dalam tiga bagian, yang masing-masing berdiri sendiri dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan tersendiri pula yaitu :

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan yang membuat peraturan/ undang-undang.
Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang.
Kekusaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan

Legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan luar negeri.

Membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan Negara yaitu :

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan.
Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan
Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili mempertahankan peraturan.

Teori ini dikemukakan oleh Van Vollen Hoven dengan teori Residunya/ aftrek teori yang membagi kekuasaan atau fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu :

Fungsi Bestuur / fungsi pemerintah

Pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu tidak hanya melaksanakan peraturan saja, akan tetapi pemerintah mencampuri urusan kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik maupun melaksanakan kepentingan umum.

Fungsi Politie atau fungsi polisi

Yaitu melaksanakan pengawasan secara preventif yang berupa paksaan pada warga untuk mentaati suatu ketertiban umu/hukum agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara.

Fungsi Justitie / Fungsi mengadili

Kekuasaan mengadili juga berfungsi sebagai pengawasan yang represif yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkrit yaitu menyelesaikan suatu perselisihan dengan berdasarkan undang-undang dan dengan seadiladilnya.

Fungsi Regelaar / Fungsi Pengaturan

Yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan artinya setiap peraturan yang dikeluarkan mempunyai daya ikat bagi masyarakat.

Menambah satu fungsi dari tugas pemerintah, sehingga tugas pemerintah bukan lagi empat akan tetapi menjadi lima buah yaitu :

Fungsi Wetgeving ( perundang-undangan)
Fungsi Bestuur ( pemerintah)
Fungsi Politie ( kepolisian)
Fungsi Rechtspraak ( Peradilan)
Fungsi Burgers ( Kewarganegaraan)

Pemerintah mempunyai lima fungsi yaitu :

Bestuurszorg ( yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum)
Bestuur ( pemerintahan dalam arti sempit)
Politie ( kekuasaan polisi)
Justitie ( kekuasaan mengadili)
Regelaar ( kekuasaan mengatur )
Teori Sad Praja

Wirjono Prodjodikoro, kekuasaan pemerintah dapat dibagi dalam enam bagian yaitu :

Fungsi pemerintah
Fungsi perundang-undangan
Fungsi pengadilan
Fungsi keuangan
Fungsi hubungan luar negeri
Fungsi pertahan keamanan

Demikianlah penjelasan arikel diatas tentang Hukum Administrasi Negara – Materi, Ruang Lingkup & Sumber Hukum semoga bermanfaat bagi pembaca setia DosenPendidikan.Com