Kerajaan Islam Di Jambi

Indigenous Social Movements And Ecological Resilience

kerajaan islam di jambi

KERAJAAN ISLAM DI JAMBI

Kesultanan Jambi adalah Kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi sekarang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dan Kerajaan - Kerajaan Minangkabau seperti Siguntur dan Lima Kota dii utara. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang (kemudian Keresidenan Palembang). Kesultanan Jambi juga mengendalikan Lembah Kerinci, meskipun pada masa akhir kekuasaannya, kekuasaan nominal tidak lagi diperdulikan. Ibukota Kesultanan Jambi terletak di Kota Jambi, yang terletak di pinggir sungai Batanghari.

Sultan Thaha Syaifuddin

Geografi

Jambi berkembang di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini, dan anak-anak sungainya seperti : Tembesi, Tabir dan Merangin, merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai - sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi.

Kependudukan

Penduduk Jambi relatif jarang, pada 1852 jumlah penduduk diperkirakan hanya sebanyak 60.000 jiwa dan Jambi Timur nyaris tidak berpenghuni. Etnis Melayu berdiam di pinggiran Sungai Batanghari dan Tembesi. Orang Kubu menghuni hutan - hutan, sedangkan Orang-orang Batin mendiami wilayah Jambi Hulu. Pendatang dari Minangkabau disebut sebagai orang Penghulu, yang menyatakan tunduk pada orang - orang Batin.

Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Malayu dan kemudian menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada akhir abad ke-14 Jambi merupakan Vasal Majapahit, dan pengaruh jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan abad ke-18.

Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah itu. pada tahun 1616 Jambi merupakan Pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh, dan pada tahun 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Namun kejayaan Jambi tidak berumur panjang, Tahun 1680-an Jambi kehilangan kedudukan sebagai Pelabuhan Lada utama, setelah perang dengan Johor dan konflik internal.

Tahun 1903 Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Thaha, sultan yang terakhir, menyerah kepada Belanda, Jambi digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Tahun 1906 Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintahan

Kesultanan Jambi dipimpin oleh Raja yang bergelar SULTAN. Pada tahun 1877-1879 kediaman Sultan Jambi berada di Dusun Tengah (sekarang bernama desa Rambutan Masam, Kecamatana Muara Tembesi), Kabupaten Batanghari. Raja ini dipilih dari perwakilan empat bangsawan (Suku) yaitu : Suku Kraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh. Selain memilih raja keempat suku tersebut juga memilih Pangeran Ratu, yang mengendalikan jalannya roda pemerintahan sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahan Pangeran Ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasehat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar.

Senarai (Silsilah) Sultan Jambi

Berikut ini adalah daftar Sultan Jambi

1790-1812 Mas'ud Badruddin bin Ahmad Sultan Ratu Seri Ingalaga.

1812-1833 Mahmud Muhieddin bin Ahmad Sultan Ratu Seri Ingalaga.

1833-1841 Muhammad Fakhruddin bin Mahmud Sultan Keramat.

1841-1855 Abdul Rahman Nazaruddin bin Mahmud.

1855-1858 Thaha Syaifuddin bin Muhammad (1st time).

1858-1881 Ahmad Nazaruddin bin Mahmud.

1881-1885 Muhammad Muhieddin bin Abdul Rahman.

1885-1899 Ahmad Zainul Abidin bin Muhammad.

1900-1904 Thaha Syaifuddin bin Muhammad (2nd time).

1904- Dihancurkan Belanda.